Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Rancangan yang disusun meliputi rancangan untuk: Peraturan Desa: Peraturan ini berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan ini berisi materi-materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan ...

Layanan Aduan Masyarakat bisa melalui: WA: PPID Bumiroso, Telegram: PPID Bumiroso, Website Desa: https://desabumiroso.kabwonosobo.id, Facebook: Pemdes Bumiroso, Instagram: desabumiroso, melalui Kotak Saran Manual dan juga bisa menghubungi nomor berikut: PEMERINTAH DESA BUMIROSO NO NAMA JABATAN ALAMAT NO. HP 1 SUMARDIN, SE KEPALA DESA BUMIROSO RT 09 RW 04 08122754137 2 KHOIRUL UMAM SEKRETARIS DESA SIWATU RT 02 RW 05 082242744366 3 PAHRUR KAUR KEUANGAN BUMIROSO RT 07 RW 04 081227879172 4 ENDAH ...

  Cara Mengadu atau Melapor yang baik dan benar Sampaikan Laporan melalui WA: PPID Bumiroso, Telegram: PPID Bumiroso, Website Desa: https://desabumiroso.kabwonosobo.id, Facebook: Pemdes Bumiroso, Instagram: desabumiroso, atau melalui Kotak Saran Manual. Uraikan pokok permasalahan yang jelas, lengkap dan kronologis. Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan Gunakan bahasa Indonesia / Jawa yang baik dan benar. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia. Sertakan tagar #LAPOR apabila mengadu via Instagram ...

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut: Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala Tidak ditanggapinya permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya ...